DPR Nilai Penundaan Jilbab Polwan Keliru

Muzammil Yusuf

JAKARTA — Kebijakan Polri menunda penggunaan jilbab bagi polwan yang sedang berjilbab, dinilai Wakil Ketua Komisi III DPR, Almuzzammil Yusuf, tidak jelas dan keliru.

Almuzzammil berkata penggunaan jilbab polwan adalah isu HAM dan dilindungi Konstitusi Pasal 28E ayat 1. “Penggunaan jilbab juga merupakan trend penghormatan internasional, termasuk di Inggris, Kanada, Swedia, Victoria Australia, dan negara lainnya di dunia,” tuturnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dan Polri, Senin (16/12).

Seharusnya, kata Almuzzammil, pimpinan Polri menyadari selama ini kebijakannya yang tidak membolehkan polwan menggunakan jilbab telah melanggar HAM dan konstitusi.

“Setelah sadar melanggar HAM dan konstitusi, seharusnya segera memperbaiki diri,” kata Almuzzammil.

Menurutnya, kebijakan itu jangan lagi ditunda-tunda. “Kebijakan yang bijak adalah memberikan kesempatan polwan untuk kenakan jilbab sambil menunggu SK,” tutupnya. (ROL)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: